Mencari Kemiskinan

Kemiskinan secara materi merupakan alasan klasik yang kerap disajikan sebagai pemicu tindak kejahatan. Namun sangatlah naif jika hanya melihat satu variabel tersebut sebagai satu faktor pemicu yang utama dari serangkaian tindak kejahatan. Hal ini perlu di garis bawahi terlebih dahulu, karena kemiskinan mempunyai varian yang sangat beragam. Seperti: miskinnya tingkat pendidikan, miskinnya tingkat moralitas, miskinnya keasadaran dalam hukum, miskinnya tingkat nasionalisme, kemiskinan dalam mendengarkan aspirasi masyarakat, miskinnya sopan santu, miskinnya kejujuran, dan masih banyak jenis-jenis kemiskinan lainnya.

Seorang yang miskin secara moral, pendidikan, miskin dalam kejujuran, atau pun miskin dalam mendengar aspirasi masyarakat, akan lebih besar peluangnya melakukan tindak kejahatan ketimbang seorang yang hanya miskin secara materi. Seorang petani di sebuah desa terpencil yang hanya mengarap satu petak sawahnya sendiri dan hanya cukup untuk menghidupi dirinya dan keluarganya akan terlihat miskin dari sudut pandang seorang PNS golongan IIIB, lalu apakah dengan begitu dapat dikatakan bahwa petani yang miskin secara materi itu sebagai orang yang lebih dominan dalam melakukan tindakan kejahatan ketimbang seorang PNS golongan IIIB tersebut? Ataukah seorang buruh pabrik garmen yang hanya mendapat gaji sedikit diatas upah minimun regional akan terlihat lebih dominan dalam melakukan tindakan kejahatan dibanding dengan seorang anggota dewan yang terhormat yang bergaji berlipat-lipat kali UMR?

Sangat tidak adil bukan jika memaknai/melihat hubungan kemiskinan dengan kejahatan dengan cara seperti itu. Sudah tentu pemerintah ataupun institusi-institusi lainnya mempunyai instrumen tertentu dalam mengukur tingkat kemiskinan secara materi, yaitu melalui sajian data-data yang ada.

Lalu dengan apa kita dapat mengukur tingkat kemiskinan dalam: moralitas, nasionalisme, kesadaran hukum, sopan santu, kejujuran, atau pun mendengar aspirasi masyarakat. Data-data apa yang dapat kita gunakan sehingga kita dapat mengolah variabel-variabel tersebut sehingga dapat tersaji di dalam sebuah skema/tabel?

Akan sangat egois sekali apabila pemerintah (ataupun siapa saja), jika sampai mempersalahkan kemiskinan sebagai biang kerok dari kejahatan karena disisi lain pemerintah (dan siapapun dia) mempunyai tugas dan kewajiban untuk mensejahterakan warganegaranya (atau sesamanya).

Sangat sulit mencari jawaban dari masalah diatas, karena jawabannya berpulang kepada diri kita masing-masing, baik secara pribadi dan institusi. Intinya, bagaimana kita dapat memainkan peran kita dengan benar dalam kehidupan pribadi maupun dalam institusi demi kebaikan sesama.